KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DUNIA BISNIS

PENGARUH KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP DUNIA BISNIS

K

ebijakan ekonomi Presiden Joko Widodo dinilai tidak berpihak pada dunia usaha. Pasalnya pada setiap kebijakan yang dikeluakan tersebut tidak dibarengi dengan kalkulasi perhitungan yang matang guna mengantisipasi dampak yang akan terjadi. Alhasil kebijakan yang memiliki tujuan untuk memicu pertumbuhan ekonomi ini malah berdampak sebaliknya atau dapat dikatakan tidak mengalami pertumbuhan.  Seperti halnya kebijakan yang baru saja di keluarkan oleh pemerintah mengenai kebijakan tentang pengambilan dana JAMSOSTEK (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) yang hanya dapat di ambil ketika tenaga kerja tersebut telah berusia 55 tahun. Hal ini di nilai sangat merugika rakyat banyak kontroversi yang terjadi mengenai kebijakan pemerintah ini yang dinilai tidak masuk akal. Jika seluruh tenaga kerja hanya dapat mengambil dana JAMSOSTEK  ketika telah berusia 55 tahun, bagaimana nasip tenaga kerja yang telah pensiun pada usia di bawah umur 50 tahun? Apakah mereka harus menunggu 5 tahun untuk dapat mengambil dana tersebut? Lalu siapa yang akan bertanggung jawab atas biaya kehidupan mereka setelah dipensiunkan dari pekerjaan mereka jika mereka tidak memiliki modal untuk berbisnis dan menghidupi dirinya sendiri. Hal ini dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebagian besar masyarakat di negri ini.

Pada Rabu  lalu tepatnya tanggal 9 September 2015, Presiden Jokowi Dodo telah meluncurkan Tiga Paket kebijakan ekonomi. Tiga paket kebijakan tersebut adalah pertama, mendorong daya saing industri nasional melalui deregulasi, debirokratisasi, penegakan hukum, dan peningkatan kepastian usaha. "Ada 79 aturan yang dirombak dari 154 yang masuk sehingga ini bisa menghilangkan duplikasi dan memangkas aturan yang menghambat daya saing," kata Jokowi. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan sejumlah peraturan presiden, keputusan menteri untuk mempercepat birokrasi. Penyederhanaan izin, penguatan sinergi, dan peningkatan kualitas pelayanan masyarakat juga menjadi fokus dalam poin pertama paket kebijakan.

Poin kedua dalam paket kebijakan yaitu mempercepat implementasi proyek strategis nasional dengan menghilangkan hambatan yang ada, menyederhanakan izin, mempercepat pengadaan barang serta memperkuat peran kepala daerah untuk mendukung program strategis itu

Ketiga, pemerintah akan meningkatkan investasi di sektor properti. Pemerintah, kata Jokowi, akan mengeluarkan kebijakan untuk pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan membuka peluang investasi di sektor ini sebesar-besarnya. Jokowi menargetkan masalah regulasi sudah beres pada September dan Oktober. Ia mengatakan nanti pemerintah juga akan mengeluarkan paket kedua dan mungkin ketiga.

Dengan adanya kebijakan tersebut di harapkan dapat terus mengembangkan dunia bisnis di Indonesia yang sangat berpengaruh dalam bidang ekonomi juga.

PERAN PEMERINTAH TERHADAP PEREKONOMIAN DI INDONESIA

B

isnis sangat berpengaruh terhadap perekonomian pula. Begitu juga pemerintahan yang merupakan pengawas jalannya bisnis dan kegiatan perekonomian di Indonesia. Segala kegiatan perekonomian di Indonesia diawasi dan diatur oleh pemerintah. Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu, dan anggota, masyarakat tidak hanya tergantung pada peranan pasar melalui sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya.

Pemerintah sebagai salah satu pelaku ekonomi (rumah tangga pemerintah), memiliki fungsi penting dalam perekonomian yaitu berfungsi sebagai stabilisasi, alokasi, dan distribusi. Adapun penjelasannya sebagai berikut :

·         § Fungsi Stabilisasi, yakni fungsi pemerintah dalam menciptakan kestabilan ekonomi, sosial politik, hokum, pertahanan, dan keamanan.

·         § Fungsi Alokasi, yakni fungsi pemerintah sebagai penyedia barang dan jasa publik seperti pembangunan jalan raya, gedung sekolah, penyediaan fasilitas penerangan, dan telepon.

·         § Fungsi Distribusi, yakni fungsi pemerintah dalam pemerataan atau distribusi pendapatan masyarakat.

Pembangunan ekonomi dibanyak negara umumnya terjadi akibat intervensi pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung. Intervensi pemerintah diperlukan dalam perekonomian untuk mengurangi dari kegagalan pasar (market failure) seperti kekakuan harga monopoli dan dampak negatif kegiatan usaha swasta contohnya pencemaran lingkungan.

            Mekanisme pasar tidak dapat berfungsi tanpa keberadaan aturan yang dibuat pemerintah. Aturan ini memberikan landasan bagi penerapan aturan main, termasuk pemberian sanksi bagi pelaku ekonomi yang melanggarnya. Peranan pemerintah menjadi lebih penting karena mekanisme pasar saja tidak dapat menyelesaikan semua persoalan ekonomi. Untuk menjamin efisiensi, pemerataan dan stabilitas ekonomi, peran dan fungsi pemerintah mutlak diperlukan dalam perekonomian sebagai pengendali mekanisme pasar.

Kegagalan pasar (market failure) adalah suatu istilah untuk menyebut kegagalan pasar dalam mencapai alokasi atau pembagian sumber daya yang optimum. Hal ini khususnya dapat terjadi jika pasar didominasi oleh para pemasok monopoli produksi atau konsumsi dan sebuah produk mengakibatkan dampak sampingan (eksternalitas), seperti rusaknya ekosistem lingkungan.

KEBIJAKAN INDUSTRI MEMPENGARUHI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

P

embangunan industri diarahkan pada industri-industri yang berbasis pertanian dan pertambangan, dan kelautan yang mampu memberikan nilai tambah yang tinggi dan mampu bersaing dalam pasar lokal, regional nasional, global dan mampu menghasilkan nilai tambah tinggi. Pengembangan IKM dan Industri Mikro (Industri Rumah Tangga), perlu didorong dan dibina, menjadi usaha yang makin berkembang dan maju, sehingga mampu mandiri dan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.  Menggalakkan iklim yang sehat dalam berusaha bagi pelaku ekonomi(koperasi, usaha negara, usaha swasta) untuk menumbuhkan kegiatan usaha yang mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi.  Meningkatkan pertumbuhan usaha kecil informal menjadi pengusaha kecil formal yang tangguh dan mandiri melalui bantuan pembangunan infrastruktur, perijinan dan bantuan teknis.  Meningkatkan dan mengoptimalkan perolehan devisa ekspor produk industri kehutanan, pertambangan, pertanian, dalam arti luas berikut industri turunannya.

Kebijakan pemerintahan tersebut mengenai perkembangan industri merupakan upaya supaya hasil industri terutama dalam sektor pertanian, pertambangan, perkebunan, peternakan, kelautan, dan perhutanan tersebut dapat digunakan sebagai lahan bisnis masyarakan dengan memanfaatkan kekayaan alam yang ada untuk mengembangkannya sebagai bahan baku yang dapat diolah menjadi barang barang yang dapat dijual dan digunakan oleh banyak orang. Bahkan dapat dipasarkan sampai ke barbagai kota, provinsi, pulau bahkan negara. Hal ini sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat di Indonesia.

Hal ini dapat pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan adanya peningkatan UKM sehingga masyarakat dapat berwirausaha mengembangkan bahan bahan pertanian dan perkebunan sebagai bahan baku pembuatan produk makanan yang dapat di konsumsi oleh banyak orang. Ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar. Dengan berbisnis rumahan lama kelamaan akan menjadi bisnis pabrik ang dapat menghasilkan keuntungan hingga milyaran rupiah.

Dengan adanya bisnis seperti ini akan membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan untuk banyak orang dan dapat mengurangi angka pengangguran yang akhir akhir ini selalu bertambah. Pemerintah hanya dapat memberikan kebijakan, pengawasan dan aturan lalu seluruh pengadaannya kembali lagi ke masyarakat itu sendiri. Terkadang kita selalu menyalahkan pemerintah tanpa mengoreksi diri terlebih dahulu. Karena apa yang terjadi adalah apa yg telah kita lakukan sendir. Apakah sesuai dengan kebijakan dan aturan aturan atau kita menyalahgunakan kebijakan tersebut atau salah mengartikannya. Dan itu juga bagaimana kita menggunakan dan mengolah sumber daya alam yang mlimpah ini dengan sangat bijaksana dan sangat hati hati. Setelah menggunakannya kita pun juga harus melestarikannya pula, seperti halnya ketika kita menebang pohon untuk diambil kayunya atau akarnya. Kita pun juga harus mau menggantikannya dengan menanam kembali pohon tersebut dengan bibit bibit yang dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Karena ssungguhnya adalah sumber daya alam di Indonesia sangat banyak dan sangat dapat memberikan peluang usaha bagi masyarakat. Hanya saja banyak orang pula yang masih tidak peduli dengan hal tersebut.