STRATEGI PEMBANGUNAN

STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi pembangunan adalah suatu cara untuk mencapai Visi dan Misi  yang merumusakan ke dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintah)  menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor – faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis lingkungan strategis. Strategi pembangunan adalah suatu cara atau metode untunk meningkatkan pendapatan masyarakat dari suatu daerah tertentu. http://www.karokab.go.id/in/index.php/strategi-pembangunan

Macam-Macam Strategi Pembangunan Indonesia
sebelum mempelajari perekonomian Negara Indonesia, akan lebih baik kita perhatikan terlebih dahulu konsep-konsep penting yaitu strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah:

1. Strategi Pertumbuhan

·         Pemikiran pada strategi ini pertumbuhan ekonomi menjadi kriteria utama bagi pengukuran keberhasilan pembangunan.

·         Selanjutnya dengan pertumbuhan ekonomi buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui proses merambat ke bawah (trickle down effect) atau melalui tindakan koreksi pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan.

·         Bahkan tersirat pendapat bahwa ketimpangan atau ketidakmerataan adalah merupakan semacam prasyarat atau kondisi yang harus terjadi guna memungkinkan terciptanya pertumbuhan, yaitu melalui proses akumulasi modal oleh lapisan kaya.

2. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Strategi ini dikemukakan oleh Ilma Aldeman dan Morris. Yang paling penting dari pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Dapat dikatakan bahwa, pembangunan masih diselenggarakan atas dasar persepsi, instrumen yang ditentukan dari dan oleh mereka yang menemukannya (Ismid Hadad, 1980). Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang berkembang. Ini dapat dikatakan belum terlalu sempurna dan belum bisa diikuti.

3. Strategi Ketergantungan

Pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Konsep ini timbul dikarenakan tidak sempurnanya strategi pertumbuhan dan strategi pembangunan dengan pemerataan. Yang menarik untuk diperhatikan dari teori ketergantungan adalah munculnya istilah dualisme utara-selatan, desa-kota, corepriphery yang pada dirinya mencerminkan adanya pemikiran pembangunan yang berwawasan ruang.

Maksudnya adalah kemiskinan di negara–negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Jika Negara ingin melepaskan diri dari kemiskinan, maka harus mengarah keupaya seperti meningkatkan produksi nasional  disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional.

Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “. . . . .teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Dapat disimpulan bahwa, strategi ketergantungan hamper sama dengan strategi sebelumnya yang tidak sempurna.

4. Strategi yang Berwawasan Ruang

Strategi ini menganjurkan agar negara-negara sedang berkembang memperbaiki tata hubungan sosial, politik, dan ekonomi kearah prinsip swadaya, partisipasi rakyat dan keadilan sosial dengan lebih memperhatikan lapisan masyarakat paling bawah yang hidup dibawah garis kemiskinan yang ternyata merupakan bagian terbesar dari masyarakat. 

5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran strategi ini adalah menaggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975,. ILO dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pelatihan bagi rakyat yang tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka mempunya keterampilan untuk bekerja, shingga mereka bisa bekerja, dan peningkatan kebutuhan pokok.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah^[1]. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005

PERIODE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

 

Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang tinggi kepada perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh negara Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah target ambisius yang direncanakan tercapai pada tahun 2025. Target-target ini mencakup:

• masyarakat yang tertib, maju, damai dan berkeadilan sosial
• populasi yang kompetitif dan inovatif
• demokrasi yang adil
• perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah
• menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun tiga rencana pembangunan yang saling terkait dan bergantung:

♦ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ♦ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ♦ Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Rencana yang pertama, RPJPN, adalah rencana yang paling penting secara hirarkis dan mencakup periode 2005 hingga 2025. Untuk meningkatkan efisiensi dan perencanaan, rencana jangka panjang ini dibagi menjadi empat tahap, setiap tahap berlangsung selama lima tahun. Keempat tahap itu adalah empat rencana RPJMN yang berjangka menengah dan sejajar dengan masa jabatan pemerintah. Melalui rencana jangka menengah ini, pemerintahan yang berbeda diberi kebebasan untuk menentukan prioritas dalam proses pembangunan ekonomi asalkan masih sejalan dengan rencana jangka panjang atau RPJPN. Kini, RPJMN 2010-2014 (tahap kedua dari RPJPN) sedang dijalankan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana MP3EI diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

Seksi ini memberikan garis besar ketiga rencana pembangunan pemerintah tersebut yang mencakup peranan penting untuk sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta dengan pemerintah Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025)

Rencana jangka panjang pemerintah yang ambisius ini digunakan sebagai titik tolak untuk seluruh masyarakat Indonesia (pemerintah, masyarakat dan bisnis) untuk mencapai tujuan nasional seperti yang telah direncanakan dan diformulasikan oleh pemerintahan terpilih di Indonesia. Rencana pembangunan jangka panjang ini berjalan hingga 2025 dan dibagi beberapa rencana berjangka menengah serta ditunjang oleh MP3EI.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) adalah tahap kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025). Rencana ini merupakan asas tunggal kementerian dan lembaga pemerintah menyangkut perumusan Rencana Strategis mereka. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan rencana ini ketika merumuskan rencana pengembangan daerah.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

MP3EI adalah sebuah masterplan yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada tahun 2011. Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran tujuh hingga delapan persen per tahun mulai 2013. Hal itu bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada 2025. Masterplan ini mencakup investasi senilai USD 470 miliar yang sebagian besar akan ditawarkan kepada swasta melalui program kerja sama pemerintah-swasta

http://www.indonesia-investments.com/id/proyek/rencana-pembangunan-pemerintah/item305

PEREKONOMIAN INDONESIA

SISTEM PEREKONOMIAN

Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Perbedaan mendasar antara sebuah sistem ekonomi dengan sistem ekonomi lainnya adalah bagaimana cara sistem itu mengatur faktor produksinya. Dalam beberapa sistem, seorang individu boleh memiliki semua faktor produksi. Sementara dalam sistem lainnya, semua faktor tersebut di pegang oleh pemerintah. Kebanyakan sistem ekonomi di dunia berada di antara dua sistem ekstrem tersebut.
Selain faktor produksi, sistem ekonomi juga dapat dibedakan dari cara sistem tersebut mengatur produksi dan alokasi. Sebuah perekonomian terencana (planned economies) memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi hasil produksi. Sementara pada perekonomian pasar (market economic), pasar lah yang mengatur faktor-faktor produksi dan alokasi barang dan jasa melalui penawaran dan permintaan.

Sistem ekonomi yang dianut berbagai negara merupakan hasilperkembangan sejarah serta tanggapan suatu bangsa atas pergolakan zaman.

Secara umum sistem ekonomi dalam perekonomian suatu negara dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu sistem ekonomi liberal, sistem ekonomi sosialis, dan sistem ekonomi campuran.

a. Sistem Ekonomi Liberal

Sistem ekonomi liberal disebut juga sistem ekonomi pasar bebas atau sistem ekonomi laissez faire. Sistem ekonomi liberal adalah sistem perekonomian yang memberikan kebebasan sepenuhnya dalam segala bidang perekonomian kepada masing-masing individu untuk memperoleh keuntungan yang sebesar besarnya.

Filsafat atau ideologi yang menjadi landasan kepada sistem ekonomi liberal adalah bahwa setiap unit pelaku kegiatan ekonomi diberi kebebasan untuk melakukan kegiatankegiatan yang akan memberikan keuntungan kepada dirinya, maka pada waktu yang sama masyarakat akan memperoleh keuntungan juga. Dengan demikian setiap orang akan bebas bersaing dengan orang lain dalam bidang ekonomi.

Adam Smith dalam bukunya yang berjudul The Wealth of Nation (1776) juga menunjukkan bahwa kebebasan berusaha didorong oleh kepentingan ekonomi pribadi merupakan pendorong kuat menuju kemakmuran bangsa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pasar bebas ini dapat menciptakan efisiensi yang cukup tinggi dalam mengatur kegiatan perekonomian.

Mungkin kalian akan bertanya, bagaimanakah peran pemerintah dalam sistem ekonomi liberal? Pemerintah sama sekali tidak campur tangan dan tidak pula berusaha memengaruhi kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat. Seluruh sumber daya yang tersedia dimiliki dan dikuasai oleh anggota-anggota masyarakat dan mereka mempunyai kebebasan penuh untuk menentukan bagaimana sumber-sumber daya tersebut akan digunakan.

Ciri-ciri sistem ekonomi liberal berikut ini.

1) Setiap orang bebas memiliki alat-alat produksi.
2) Adanya kebebasan berusaha dan kebebasan bersaing.
3) Campur tangan pemerintah dibatasi.
4) Para produsen bebas menentukan apa dan berapa yang akan diproduksikan.
5) Harga-harga dibentuk di pasar bebas.
6) Produksi dilaksanakan dengan tujuan mendapatkan laba serta semua kegiatan ekonomi didorong oleh prinsip laba.

Berdasarkan ciri-ciri di atas, sistem ekonomi liberal memiliki kelebihan dan kekurangan. Kata Laissez faire berasal dari bahasa Prancis yang berarti biarlah mereka melakukan pekerjaan yang sesuai dengan keinginan mereka.

Kelebihan sistem ekonomi liberal

1) Setiap individu diberi kebebasan memiliki kekayaan dan sumber daya produksi.
2) Individu bebas memilih lapangan pekerjaan dan bidang usaha sendiri.
3) Adanya persaingan menyebabkan kreativitas dari setiap individu dapat berkembang.
4) Produksi barang dan jasa didasarkan pada kebutuhan masyarakat. Kekurangan sistem ekonomi liberal

Kekurangan sistem ekonomi liberal

1) Muncul kesenjangan yang besar antara yang kaya dan miskin.
2) Mengakibatkan munculnya monopoli dalam masyarakat.
3) Kebebasan mudah disalahgunakan oleh yang kuat untuk memeras
    pihak yang lemah.
4) Sulit terjadi pemerataan pendapatan.

b . Sistem Ekonomi Sosialis

Sistem ekonomi sosialis disebut juga sistem ekonomi terpusat. Mengapa disebut terpusat? Karena segala sesuatunya harus diatur oleh negara, dan dikomandokan dari pusat. Pemerintahlah yang menguasai seluruh kegiatan ekonomi.

Sistem perekonomian sosialis merupakan sistem perekonomian yang menghendaki kemakmuran masyarakat secara merata dan tidak adanya penindasan ekonomi. Untuk mewujudkan kemakmuran yang merata pemerintah harus ikut campur dalam perekonomian. Oleh karena itu hal tersebut mengakibatkan potensi dan daya kreasi masyarakat akan mati dan tidak adanya kebebasan individu dalam melakukan kegiatan ekonomi.

Dasar yang digunakan dalam sistem ekonomi sosialis adalah ajaran Karl Marx, di mana ia berpendapat bahwa apabila kepemilikan pribadi dihapuskan maka tidak akan memunculkan masyarakat yang berkelas-kelas sehingga akan menguntungkan semua pihak. Negara yang menganut sistem ini seperti Rusia, Kuba, Korea Utara, dan negara komunis lainnya.

Sistem ekonomi sosialis mempunyai ciri-ciri berikut ini.

1) Semua sumber daya ekonomi dimiliki dan dikuasai oleh negara.
2) Seluruh kegiatan ekonomi harus diusahakan bersama. Semua perusahaan milik negara        sehingga tidak ada perusahaan swasta.
3) Segala keputusan mengenai jumlah dan jenis barang ditentukan oleh pemerintah.
4) Harga-harga dan penyaluran barang dikendalikan oleh negara.
5) Semua warga masyarakat adalah karyawan bagi negara. Seperti halnya sistem ekonomi     kapitalis, sistem ekonomi sosialis juga mempunyai kelebihan dan kekurangan.


Kelebihan sistem ekonomi sosialis

1) Semua kegiatan dan masalah ekonomi dikendalikan pemerintah sehingga pemerintah mudah melakukan pengawasan terhadap jalannya perekonomian.
2) Tidak ada kesenjangan ekonomi antara si kaya dan si miskin, karena distribusi pemerintah dapat dilakukan dengan merata.
3) Pemerintah bisa lebih mudah melakukan pengaturan terhadap barang dan jasa yang akan diproduksi sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
4) Pemerintah lebih mudah ikut campur dalam pembentukan harga.

Kekurangan sistem ekonomi sosialis.

1) Mematikan kreativitas dan inovasi setiap individu.
2) Tidak ada kebebasan untuk memiliki sumber daya.
3) Kurang adanya variasi dalam memproduksi barang, karena hanya terbatas pada ketentuan pemerintah.

Negara yang menganut sistem ekonomi sosialis sudah tidakada lagi. Uni Soviet (sekarang Rusia) beserta negara-negara pengikutnya telah gagal dalam menjalankan prinsip sosialisme sebagai cara hidupnya baik secara ekonomi, moral, maupun sosial dan politik.
Hal ini disebabkan oleh tidak adanya kemampuan pemerintah pusat untuk menangani seluruh masalah yang muncul, baik di tingkat pusat maupun ditingkat daerah. Selain itu, pada kenyataannya telah terjadi banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pemerintah.

c . Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran merupakan campuran atau perpaduan antara sistem ekonomi liberal dengan sistem ekonomi sosialis.

Masalah-masalah pokok ekonomi mengenai barang apa yang akan diproduksi, bagaimana barang itu dihasilkan, dan untuk siapa barang itu dihasilkan, akan diatasi bersama-sama oleh pemerintah dan swasta.

Pada sistem ekonomi campuran pemerintah melakukan pengawasan dan pengendalian dalam perekonomian, namun pihak swasta (masyarakat) masih diberi kebebasan untuk menentukan kegiatan-kegiatan ekonomi yang ingin mereka jalankan.

Adanya campur tangan dari pemerintah bertujuan untuk menghindari akibat-akibat yang kurang menguntungkan dari sistem liberal, antara lain terjadinya monopoli dari golongan-golongan masyarakat tertentu terhadap sumber daya ekonomi.

Ciri-ciri dari sistem ekonomi campuran.

1) Sumber-sumber daya yang vital dikuasai oleh pemerintah.
2) Pemerintah menyusun peraturan, perencanaan, dan menetapkan kebijaksanaan-kebijaksanaan di bidang ekonomi.
3) Swasta diberi kebebasan di bidang-bidang ekonomi dalam batas kebijaksanaan ekonomi  yang ditetapkan pemerintah.
4) Hak milik swasta atas alat produksi diakui, asalkan penggunaannya tidak merugikan kepentingan umum.
5) Pemerintah bertanggung jawab atas jaminan sosial dan pemerataan pendapatan.
6) Jenis dan jumlah barang diproduksi ditentukan oleh mekanisme  pasar.

Dengan demikian, dalam sistem perekonomian campuran ada bidang-bidang yang ditangani swasta dan ada bidang-bidang yang ditangani pemerintah. Sama halnya dengan sistem ekonomi lainnya, sistem ekonomi campuran juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Akan tetapi, kelebihan dan kekurangannya tergantung kepada setiap negara
dalam mengatur sistem ekonominya tersebut.

  PERKEMBANGAN PEREKONOMIAN PADA MASA ORDE BARU

Orde Baru, program pemerintah berorientasi pada usaha penyelamatan ekonomi nasionalterutama pada usaha mengendalikan tingkat inflasi, penyelamatan keuangan negara dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Setelah itu, dikeluarkan ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaruan Kebijakan ekonomi, keuangan dan pembangunan,yang kemudian diteruskan oleh Kabinet AMPERA yang membuat kebijakan mengacu padaTap MPRS tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain: mendobrak kemacetanekonomi dan memperbaiki sektor-sektor yang menyebabkan kemacetan; debirokratisasiuntuk memperlancar kegiatan perekonomian; dan berorientasi pada kepentingan produsenkecil. Sedangkan tindak lanjut dari pemerintah adalah dengan melakukan Pola UmumPembangunan Jangka Panjang (25-30 tahun) dilakukan secara periodik lima tahunan yangdisebut Pelita (Pembangunan Lima Tahun).

1.      Pelita I (1 April 1969 – 31 Maret 1974)

 Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Pelita Ilebih menitikberatkan pada sektor pertanian. Keberhasilan dalam Pelita I yaitu:

Produksi beras mengalami kenaikan rata-rata 4% setahun.

Banyak berdiri industri pupuk, semen, dan tekstil.

Perbaikan jalan raya.

Banyak dibangun pusat-pusat tenaga listrik.

Semakin majunya sektor pendidikan.Menurut teori Rostow, perkembangan ekonomi pada Pelita I ini masuk ke dalamtahap masyarakat tradisional. Dimana awalnya, sistem ekonomi yang mendominasimasyarakat tradisional adalah pertanian, dengan cara-cara bertani yang tradisional.Produktivitas kerja manusia lebih rendah bila dibandingkan dengan tahapan pertumbuhan berikutnya. Produksi masih sangat terbatas, dan cenderung bersifat statis (kemajuan berjalansangat lamban).2.

2.      Pelita II (1 April 1974 – 31 Maret 1979)

 Sasaran yang hendak di capai pada masa ini adalah pangan, sandang, perumahan,sarana dan prasarana, mensejahterakan rakyat, dan memperluas lapangan kerja . Pelita II berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi rata-rata penduduk 7% setahun. Perbaikandalam hal irigasi. Di bidang industri juga terjadi kenaikna produksi. Lalu banyak jalan dan jembatan yang di rehabilitasi dan di bangun. Pelita II telah menunjukkan adanya peningkatan dari Pelita I, walupun belum terlihatsecara signifikan. perkembangan ekonomi berada pada tahap transisi, yakni dari tahapmasyarakat tradisional menuju tahap persyaratan untuk lepas landas.

3.      Pelita III (1 April 1979 – 31 Maret 1984)

 Pelita III lebih menekankan pada Trilogi Pembangunan. Asas-asas pemerataan dituangkan dalam berbagai langkah kegiatan pemerataan, seperti pemerataan pembagian kerja,kesempatasn kerja, memperoleh keadilan, pemenuhan kebutuhan sandang, pangan, dan perumahan,dll.Pada Pelita III ini, masyarakat sedang mencoba menjajaki tahap pra-lepas landas,walaupun belum sepenuhnya berada pada tahap perkembangan tersebut.4.

4.      Pelita IV (1 April 1984 – 31 Maret 1989)

 Pada Pelita IV lebih dititik beratkan pada sektor pertanian menuju swasembada pangan dan meningkatkan industri yang dapat menghasilkan mesin industri itu sendiri. Hasilyang dicapai pada Pelita IV antara lain adanya Swasembada Pangan. Pada tahun 1984Indonesia berhasil memproduksi beras sebanyak 25,8 ton. Hasil-nya Indonesia berhasilswasembada beras. kesuksesan ini mendapatkan penghargaan dari FAO (Organisasi Pangandan Pertanian Dunia) pada tahun 1985. hal ini merupakan prestasi besar bagi Indonesia.Selain swasembada pangan, pada Pelita IV juga dilakukan Program KB dan Rumah untuk keluarga.Pada Pelita IV, perkembangan ekonomi masyarakat telah benar-benar berada padatahap pra-lepas landas, dimana selama tahapan ini, tingkat investasi menjadi lebih tinggi danhal itu memulai sebuah pembangunan yang dinamis. Perkembangan ekonomi pada Pelita IVini dipengaruhi oleh adanya revolusi industri. Pada tahap ini, masyarakat berada pada masatransisi, dimana mereka mulai mempersiapkan dirinya untuk mencapai pertumbuhan ataskekuatan sendiri (self-sustainable growth).5.

5.      Pelita V (1 April 1989 – 31 Maret 1994)

 Pada Pelita V ini, lebih menitik beratkan pada sektor pertanian dan industri untuk memantapakan swasembada pangan dan meningkatkan produksi pertanian lainnya sertamenghasilkan barang ekspor. Pelita V adalah akhir dari pola pembangunan jangka panjangtahap pertama.Pada tahap inilah Indonesia benar-benar berada pada tahap pra-lepas landas, dimana perkembangan ekonominya dititik beratkan pada produksi pertanian dan industri. Tujuanutama dari Pelita V ini memang untuk memantapkan dan memaksimalkan apa yang telah berhasil dicapai pada Pelita IV.

 

6.      Pelita VI

Setelah adanya Pelita V, lalu dilanjutkan pembangunan jangka panjang ke dua, yaitudengan mengadakan Pelita VI yang di harapkan akan mulai memasuki proses tinggal landasIndonesia untuk memacu pembangunan dengan kekuatan sendiri, demi menuju terwujudnyamasyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila.Pelita VI yang merupakan awal pembangunan jangka panjang kedua ini padaakhirnya membuat Indonesia menapaki tahap-tahap perkembangan selanjutnya, yakni tahapmenuju kedewasaan dan tahap era konsumsi tinggi. Tahap menuju kedewasaan ini ditandaidengan mulai bermunculan industri dengan teknologi baru, misalnya industri kimia atauindustri listrik. Kedewasaan dimulai ketika perkembangan industry terjadi tidak saja meliputiteknik-tiknik produksi, tetapi juga dalam aneka barang yang diproduksi, misalnya saja ekspor dan impor batik di Indonesia. Sedangkan tahap yang terakhir dari perkembangan ekonomi pada masa Orde Baru, yakni tahap era konsumsi tinggi, ditandai dengan sebagian besar masyarakat hidup makmur. Pada tahap ini perhatian masyarakat sudah lebih menekankan pada masalah-masalah yang berkaitan dengan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat bukanlagi kepada masalah produksi. Contohnya: pengguna sepeda motor yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan mobil, dimana setiap kenaikan satu juta kiloliter berarti menambahsubsidi Rp1,9 triliun. Karena itu, pemerintah akan mengarahkan kebijakan penghematansubsidi BBM bagi pengendara sepeda motor.

Sumber: M.C. Ricklef. 2008.

Sejarah Indonesia Modern 1200-2008

. Jakarta: SerambiPoesponegoro, M.D. dan Notosusanto, N. 1981.

Sejarah Nasional Indonesia

.Jilid VI. Jakarta: Balai Pustaka.Sadomo, Sukirno. 2010.

 Ekonomi Pembangunan

. Jakarta: Kencana