STRATEGI PEMBANGUNAN

STRATEGI PEMBANGUNAN

Strategi pembangunan adalah suatu cara untuk mencapai Visi dan Misi  yang merumusakan ke dalam bentuk strategi sehingga dapat meningkatan kinerja. Kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana suatu organisasi (pemerintah)  menerima sukses atau mengalami kegagalan dari suatu misi organisasi pemerintah. Faktor – faktor keberhasilan berfungsi untuk lebih memfokuskan strategi dalam rangka mencapai tujuan dan misi organisasi pemerintah secara sinergis dan efisien. Untuk merumuskan strategi maka dibutuhkan analisis lingkungan strategis. Strategi pembangunan adalah suatu cara atau metode untunk meningkatkan pendapatan masyarakat dari suatu daerah tertentu. http://www.karokab.go.id/in/index.php/strategi-pembangunan

Macam-Macam Strategi Pembangunan Indonesia
sebelum mempelajari perekonomian Negara Indonesia, akan lebih baik kita perhatikan terlebih dahulu konsep-konsep penting yaitu strategi pembangunan ekonomi. Beberapa strategi pembangunan ekonomi yang dapat disampaikan adalah:

1. Strategi Pertumbuhan

·         Pemikiran pada strategi ini pertumbuhan ekonomi menjadi kriteria utama bagi pengukuran keberhasilan pembangunan.

·         Selanjutnya dengan pertumbuhan ekonomi buah pembangunan akan dinikmati pula oleh si miskin melalui proses merambat ke bawah (trickle down effect) atau melalui tindakan koreksi pemerintah mendistribusikan hasil pembangunan.

·         Bahkan tersirat pendapat bahwa ketimpangan atau ketidakmerataan adalah merupakan semacam prasyarat atau kondisi yang harus terjadi guna memungkinkan terciptanya pertumbuhan, yaitu melalui proses akumulasi modal oleh lapisan kaya.

2. Strategi Pembangunan dengan Pemerataan

Strategi ini dikemukakan oleh Ilma Aldeman dan Morris. Yang paling penting dari pertumbuhan pemerataan ini adalah ditekannya peningkatan pembangunan melalui teknik social engineering, seperti melalui penyusunan rencana induk, paket program terpadu. Dapat dikatakan bahwa, pembangunan masih diselenggarakan atas dasar persepsi, instrumen yang ditentukan dari dan oleh mereka yang menemukannya (Ismid Hadad, 1980). Namun ternyata model pertumbuhan pemerataan ini juga belum mampu memecahkan masalah pokok yang dihadapi negara-negara sedang berkembang. Ini dapat dikatakan belum terlalu sempurna dan belum bisa diikuti.

3. Strategi Ketergantungan

Pada tahun 1965 muncul strategi pembangunan dengan nama strategi ketergantungan. Konsep ini timbul dikarenakan tidak sempurnanya strategi pertumbuhan dan strategi pembangunan dengan pemerataan. Yang menarik untuk diperhatikan dari teori ketergantungan adalah munculnya istilah dualisme utara-selatan, desa-kota, corepriphery yang pada dirinya mencerminkan adanya pemikiran pembangunan yang berwawasan ruang.

Maksudnya adalah kemiskinan di negara–negara berkembang lebih disebabkan karena adanya ketergantungan negara tersebut dari pihak/negara lainnya. Jika Negara ingin melepaskan diri dari kemiskinan, maka harus mengarah keupaya seperti meningkatkan produksi nasional  disertai dengan peningkatan kemampuan dalam bidang produksi, lebih mencintai produk nasional.

Teori ketergantungan ini kemudian dikritik oleh Kothari dengan mengatakan “. . . . .teori ketergantungan tersebut memang cukup relevan, namun sayangnya telah menjadi semacam dalih terhadap kenyataan dari kurangnya usaha untuk membangun masyarakat sendiri (selfdevelopment). Dapat disimpulan bahwa, strategi ketergantungan hamper sama dengan strategi sebelumnya yang tidak sempurna.

4. Strategi yang Berwawasan Ruang

Strategi ini menganjurkan agar negara-negara sedang berkembang memperbaiki tata hubungan sosial, politik, dan ekonomi kearah prinsip swadaya, partisipasi rakyat dan keadilan sosial dengan lebih memperhatikan lapisan masyarakat paling bawah yang hidup dibawah garis kemiskinan yang ternyata merupakan bagian terbesar dari masyarakat. 

5. Strategi Pendekatan Kebutuhan Pokok

Sasaran strategi ini adalah menaggulangi kemiskinan secara masal. Strategi ini dikembangkan oleh Organisasi Perburuhan Sedunia (ILO) pada tahun 1975,. ILO dengan menekankan bahwa kebutuhan pokok manusia tidak mungkin dapat dipengaruhi jika pendapatan masih rendah akibat kemiskinan yang bersumber pada pengangguran. Oleh karena itu sebaiknya usaha-usaha diarahkan pada penciptaan lapangan kerja, pelatihan bagi rakyat yang tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka mempunya keterampilan untuk bekerja, shingga mereka bisa bekerja, dan peningkatan kebutuhan pokok.

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah^[1]. Sistem ini adalah pengganti dari Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan mulai berlaku sejak tahun 2005

PERIODE PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI INDONESIA

 

Pemerintah Indonesia memberikan prioritas yang tinggi kepada perkembangan ekonomi dan sosial di seluruh negara Indonesia. Pemerintah telah menetapkan sejumlah target ambisius yang direncanakan tercapai pada tahun 2025. Target-target ini mencakup:

• masyarakat yang tertib, maju, damai dan berkeadilan sosial
• populasi yang kompetitif dan inovatif
• demokrasi yang adil
• perkembangan sosial dan kesetaraan antara semua orang dan daerah
• menjadi kekuatan ekonomi dan diplomatik yang berpengaruh di skala global

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah telah menyusun tiga rencana pembangunan yang saling terkait dan bergantung:

♦ Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) ♦ Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) ♦ Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

Rencana yang pertama, RPJPN, adalah rencana yang paling penting secara hirarkis dan mencakup periode 2005 hingga 2025. Untuk meningkatkan efisiensi dan perencanaan, rencana jangka panjang ini dibagi menjadi empat tahap, setiap tahap berlangsung selama lima tahun. Keempat tahap itu adalah empat rencana RPJMN yang berjangka menengah dan sejajar dengan masa jabatan pemerintah. Melalui rencana jangka menengah ini, pemerintahan yang berbeda diberi kebebasan untuk menentukan prioritas dalam proses pembangunan ekonomi asalkan masih sejalan dengan rencana jangka panjang atau RPJPN. Kini, RPJMN 2010-2014 (tahap kedua dari RPJPN) sedang dijalankan oleh pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Rencana MP3EI diluncurkan pada tahun 2011 dengan tujuan untuk menunjang percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia.

Seksi ini memberikan garis besar ketiga rencana pembangunan pemerintah tersebut yang mencakup peranan penting untuk sektor swasta melalui kemitraan publik-swasta dengan pemerintah Indonesia.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025)

Rencana jangka panjang pemerintah yang ambisius ini digunakan sebagai titik tolak untuk seluruh masyarakat Indonesia (pemerintah, masyarakat dan bisnis) untuk mencapai tujuan nasional seperti yang telah direncanakan dan diformulasikan oleh pemerintahan terpilih di Indonesia. Rencana pembangunan jangka panjang ini berjalan hingga 2025 dan dibagi beberapa rencana berjangka menengah serta ditunjang oleh MP3EI.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014)

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN 2010-2014) adalah tahap kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN 2005-2025). Rencana ini merupakan asas tunggal kementerian dan lembaga pemerintah menyangkut perumusan Rencana Strategis mereka. Pemerintah daerah harus mempertimbangkan rencana ini ketika merumuskan rencana pengembangan daerah.

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)

MP3EI adalah sebuah masterplan yang diluncurkan pemerintah Indonesia pada tahun 2011. Dalam rencana tersebut, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi pada kisaran tujuh hingga delapan persen per tahun mulai 2013. Hal itu bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan ekonomi terbesar pada 2025. Masterplan ini mencakup investasi senilai USD 470 miliar yang sebagian besar akan ditawarkan kepada swasta melalui program kerja sama pemerintah-swasta

http://www.indonesia-investments.com/id/proyek/rencana-pembangunan-pemerintah/item305